TIMES BUTON, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kerangka regulasi baru untuk memperluas jalur kereta cepat yang menghubungkan Jakarta, Bandung, hingga Surabaya.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk memperluas jalur kereta cepat dari Jakarta dan Bandung hingga ke Surabaya,” ujar Menko IPK AHY saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Konferensi tahunan tersebut mengusung tema Railway Transformation for Innovation and Sustainable Development, menjadi ajang penting dalam mendorong transformasi sistem perkeretaapian nasional.

Menurut AHY, arahan Presiden tidak hanya terbatas pada perluasan infrastruktur fisik, tetapi juga mencerminkan visi besar untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui sistem mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi.

“Kunci dari visi ini adalah memperkuat koridor Bandung–Surabaya,” tegasnya.

AHY menjelaskan, jika proyek kereta cepat Jakarta–Bandung–Surabaya terealisasi, dampak positifnya akan dirasakan di berbagai sektor, terutama perekonomian. Moda transportasi ini diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan serta meningkatkan efisiensi logistik dan perjalanan.

“Tentu saja ini akan menghasilkan manfaat ekonomi besar dengan menghubungkan kota-kota, kawasan industri, dan pelabuhan di seluruh Pulau Jawa,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya berfokus pada jalur darat, tetapi juga mencakup transportasi udara dan laut. Pendekatan komprehensif ini bertujuan mewujudkan konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

“Masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat bergantung pada seberapa baik kita mengintegrasikan sistem transportasi darat, laut, dan udara,” lanjut AHY.

Ia menambahkan, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim bukan lagi menjadi prioritas sekunder, melainkan elemen sentral dalam strategi pertumbuhan nasional.

“Pembangunan maritim harus menjadi poros utama, seiring dengan pengembangan transportasi darat seperti kereta cepat, demi mewujudkan konektivitas yang merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)