TIMES BUTON, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Benar, hari ini, Senin (22/9/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta.

Budi mengonfirmasi Sudewo sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, Sudewo pernah diperiksa pada 27 Agustus 2025, saat masih dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI. Namanya juga sempat muncul dalam sidang kasus suap jalur kereta api dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen, Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, pada 9 November 2023.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menyebut adanya penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo. Barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing ditunjukkan di hadapan majelis hakim.

Namun, Sudewo membantah tuduhan itu. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Berawal dari OTT

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dalam pengembangan perkara, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka sejak awal, dan jumlah tersebut bertambah menjadi 14 orang hingga November 2024. Tak hanya individu, dua korporasi juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK kembali menahan tersangka ke-15, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS).

Dugaan suap dan pengaturan proyek terjadi pada beberapa pembangunan jalur kereta api, antara lain: Proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; Pembangunan jalur KA di Makassar, Sulawesi Selatan; Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam proyek-proyek tersebut, pihak tertentu diduga mengatur pemenang tender sejak tahap administrasi hingga penentuan akhir. (*)