TIMES BUTON, MADIUN – Sejumlah proyek prestisius Pemkot Madiun bakal menyedot anggaran besar. Salah satunya adalah pembangunan replika tembok Cina di area Bantaran Sungai Madiun.

Dalam RAPBD 2026 terungkap alokasi anggaran untuk pembangunan replika Tembok Cina dan infrastruktur saluran Sumber Umis sebesar Rp 10 miliar 104 juta.

Nilai tersebut membengkak dari rencana awal yakni Rp 7 miliar 735 juta 500 ribu. Penambahan  anggaran yang masuk pos belanja modal itu dilakukan setelah jatah transfer ke daerah (TKD) untuk Pemkot Madiun kena pangkas pemerintah pusat. Hal itu memantik pertanyaan dari pihak legislatif.

Usman Ependi juru bicara Fraksi PDIP Perjuangan mempertanyakan, apakah rencana pembangunan tersebut lebih prioritas dibanding pembangunan yang lain. Seperti titik-titik di daerah waran banjir dan genangan air.

"Mengingat TKD mengalami penurunan yang mengakibatkan efesiensi anggaran berbagai program dan sub kegiatan," ujarnya membacakan pandangan umum pada sidang paripurna DPRD Kota Madiun, Jumat (31/10/2025).

Tidak hanya soal nominal, Usman juga melontarkan pertanyaan dari fraksinya terkait analisa dampak lingkungan (amdal). Baik dari sisi ekologi, sosiologis dan filosofis/kultural Kota Madiun. "Apakah rencana pembangunan tersebut susah tepat sasaran. Mohon penjelasan," ujar Usman.

Replika Tembok Cina Disebut Proyek Ambisius Tak Transparan

Replika tembok Cina sebelumnya sudah tersampaikan ke publik lewat berbagai forum pertemuan oleh Wali Kota Madiun Maidi.  Miniatur salah satu tujuh keajaiban dunia itu bakal dibangun di area Bantaran Sungai Madiun dan dirancang untuk terkoneksi dengan cluster destinasi wisata di kawasan Pahlawan Street Center (PSC).

LSM Peduli Lingkungan dan Kebudayaan (Pedal) Heri Sem menyebut replika Tembok Cina sebagai proyek ambisius. Pemkot Madiun dinilai tidak transparan soal kajian dampak lingkungan, prosedur perizinan pemanfaatan bantaran dan anggaran.

"Dokumen kajian lingkungan dan izinnya belum pernah tersampaikan ke publik. Beberapa kali kami minta audiensi juga tidak digubris," ujarnya.

Pemkot Madiun juga nilai tidak transparan. Terutama soal sumber pembiayaan proyek replika Tembok Cina. Wali Kota Madiun Maidi kerap menyampaikan bangunan-bangunan replika tujuh keajaiban dunia di kawasan PSC dibiayai dana CSR. Termasuk juga nantinya replika Tembok Cina.

"Kalau memang didanai CSR kenapa di APBD juga dianggarkan. Sumber dana dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan campur aduk begitu, " tegas Heri Sem.

Terkait rencana alokasi anggaran yang cukup besar, Hery Sem mendesak legislatif tak lepas pengawasan. Serta mengkritisi proyek-proyek yang bukan prioritas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

"Dewan jangan cuma normatif dan lip servis saja. Tunjukkan pada masyarakat bahwa  pengawasan dan kontrolnya jalan," tegas Heri Sem.

Heri juga mengingatkan bahwa program ataupun proyek pembangunan di Kota Madiun semestinya berpegang pada tiga prinsip. Yakni legalitas yang mecakup dasar aturan, manfaat bagi masyakat dan skala prioritas terkait urgensi proyek atau program tersebut.

"Tiga hal itu yang perlu diperjelas. Izin pemanfaatan bantaran sudah ada apa belum. Manfaat pembangunan Tembok Cina apa. Apakah bisa meningkatkan PAD atau tidak. Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran. Harus pakai skala prioritas," pungkasnya.

Rancangan APBD Kota Madiun 2026 saat ini sedang proses pembahasan dan menunggu persetujuan DPRD Kota Madiun. Tujuh fraksi sudah menyampaikan pandangan umum termasuk Fraksi PDI Perjuangan yang mengkritisi anggaran pembangunan replika Tembok Cina dan Saluran Sumber Umis.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PU PR) Thariq Megah tidak merespons. Pertanyaan lewat chat WhatsApp terkait alokasi anggaran Rp 10 miliar dan perizinan pemanfaatan bantaran belum dijawab. (*)